Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkoba

Undang-undang RI No. 22 Tahun
1997 Tentang narkotika
Penyalahgunaan
(Pasal 78 dan Pasal
79)
Pengedar (Pasal 82)
Produsen (Pasal 80)
Undang-undang RI No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika
Penyalahgunaan
(Pasal 59 Ayat 1a)
Pengedar (Pasal 59
Ayat 1c)
Produsen (Pasal 59
Ayat 1 dan 2)

Aspek Hukum Pidana
Pada dasarnya narkotika hanya
digunakan untuk pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu
pengetahuan, kecuali golongan I yang
tidak digunakan untuk pelayanan
kesehatan. UU No 22 tahun 1997
tentang Narkotika mengatur tentang
produksi, penyimpanan dan
pelaporan, ekspor dan impor,
pengangkutan, transito dan
pemeriksaan. Lebih jauh telah
diundangkan UU No 7 tahun 1997
tentang Pengesahan UN Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances, 1988.
Pengaturan yang sama juga
diberlakukan bagi pengadaan
psikotropika di dalam UU No 5 tahun
1997 tentang Psikotropika. Lebih lanjut
telah diundangkan Permenkes RI No
688/MENKES/ PER/VII/97 tentang
Peredaran Psikotropika dan
Permenkes RI No 785/MENKES/ PER/
VII/97 tentang Ekspor dan Impor
Psikotropika.
Seseorang hanya dapat menggunakan
(mengkonsumsi), menyimpan,
memiliki dll, apabila ia menerima
narkotika (selain narkotika golongan I
dan psikotropika golongan I) dari
tenaga medis dalam kaitannya dengan
upaya pengobatan penyakitnya.
Dokter, apotik dan sarana kesehatan
diwajibkan untuk melakukan
pencatatan dan pelaporan atas
kegiatannya yang berkaitan dengan
narkotika, pemakai narkotika harus
membuktikan bahwa perolehannya
dan pemakaiannya adalah sah, dan
pecandu narkotika wajib menjalani
pengobatan atau perawatan.
Pelanggaran atas ketentuan UU dan
peraturan-paraturan di atas diancam
dengan sanksi pidana sebagaimana
yang diatur dalam UU tentang
Narkotika dan Psikotropika. Beberapa
sanksi pidana dalam UU No 22 tahun
1997 tentang Narkotika memiliki
kekhususan oleh karena tidak lagi
memasukkan unsur “dengan sengaja”
sebagaimana terdapat dalam UU No
23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan
memberikan minimallamanya
hukuman penjara. Sanksi-sanksi
tersebut diancamkan kepada
“barangsiapa tanpa hak dan melawan
hukum” menanam, memelihara,
mempunyai persediaan, memiliki,
menyimpan, menguasai,
memproduksi, mengolah,
mengekstraksi, menkonversi, merakit,
atau menyediakan, membawa,
mengirim, mengangkut, mentransito,
mengimpor, mengekspor,
menawarkan untuk dijual,
menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi
perantara, menukar narkotika, dengan
ancaman pidana yang bervariasi,
mulai dari satu tahun (bagi pemakai
narkotika) hingga hukuman mati.
Pidana lebih berat diberikan bagi
kejahatan terorganisasi dan korporasi.
Masuknya seseorang ke dalam jeratan
ketergantungan akan mengakibatkan
kebutuhan zat narkoba secara pasti
meningkat dan terus menerus.
Keadaan ini tentu saja berdampak
kepada meningkatnya kebutuhan
finansialnya dalam upaya
memperoleh zat tersebut. Bagi
mereka yang memiliki sumber daya
keuangan cukup maka ia akan dapat
bertahan lama, tetapi mereka yang
terbatas sumber daya ekonominya,
maka ia akan mulai menjual barang-
barangnya sendiri, kemudian mencuri
uang atau barang orang lain, atau
terjebak ke dalam prostitusi, atau
kegiatan kejahatan terorganisasi
lainnya. Dalam hal keadaan ini telah
terlaksana, maka dengan sendirinya
dapat diterapkan ketentuan hukum
pidana lain yang sesuai.

sumber

Posted on 14 Juli 2012, in Tak Berkategori. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: