DEMOKRASI PANCASILA – DEMOKRASI LIBERAL

I. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno
yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5
SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai
contoh awal dari sebuah sistem yang
berhubungan dengan hukum demokrasi
modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah
berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan
perkembangan sistem “demokrasi” di banyak
negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu
demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein
yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang
lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi
menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam
bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai
indikator perkembangan politik suatu negara.
(Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://
http://www.wikipedia.org)
Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu
demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam
taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan
ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta
pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal
ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi
konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam
Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu
Undang-Undang Dasar kita menyebut secara
eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan
yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai
Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas
hukum (Rechstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi
(Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2
istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka
jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar
dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah
demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak
khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian demokrasi Indonesia
mengandung arti di samping nilai umum,
dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang
memberikan pedoman tingkah laku manusia
Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan
Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah
dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam
mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari
demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila).
Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk
kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan
presiden Amerika Serikat, yang menyatakan
bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula
demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari â
€“ oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi,
kekuasaan menyiratkan arti politik dan
pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga
masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.
Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun
praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif.
Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi
populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan
tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak
preogratif forarytif dalam proses pengambilan/
pembuatan keputusan menyangkut urusan
publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih
juga tidak mampu mewakili aspirasi yang
memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki
beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong
yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius,
berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi
pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan
berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat
sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan
individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-
cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup
bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat
kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi
mayoritas atau minoritas.
II. PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar
orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya.
Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi
secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang
menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak
untuk harus diketahui oleh setiap orang yang
menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/
organisasi/partai/keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh
rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik
suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan
bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan
negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa
rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak
adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus
selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa
bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila
adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam
penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum
(rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan
MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar
musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan
peradilan (kehakiman) merupakan badan yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain
contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial
politik karena berfungsi Untuk menyalurkan
aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2
UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung
jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri
sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang
lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita
Nasional.
III. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan
Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil
(2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi
Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-
royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan
partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan
kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan
pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui
wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya
demonstrasi dan pemogokan karena merugikan
semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan
tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau
kepentingan umum.
IV. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA
Landasan formil dari periode Republik Indonesia
III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-
ketetapan MPRS. Sedangkan sistem
pemerintahan demokrasi Pancasila menurut
prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang
Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok,
yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan
hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum
(Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti
bahwa baik pemerintah maupun lembaga-
lembaga negara lainnya dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum
dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan
hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum
bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional
(hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan
konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan
hukum lainnya yang merupakan pokok
konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-
undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2
UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan
demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi
sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai pemegang kekuasaan negara yang
tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:
a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil
presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat
dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti
penetapan GBHN yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada Presiden;
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/
mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan
presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh
melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah
yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara
pemerintah negara tertinggi. Presiden selain
diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan
bertanggung jawab kepada majelis. Presiden
adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan
putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat
(kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh
presiden dan DPR harus saling bekerja sama
dalam pembentukan undang-undang termasuk
APBN. Untuk mengesahkan undang-undang,
presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif,
hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau
keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada
pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki
sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran
kepada pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden,
Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat
dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini
tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi
kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut,
berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab
kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai
tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan
tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan
sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR
kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh
presiden dan semua anggota DPR merangkap
menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan
presiden.
V. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah
sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam
kehidupan bernegara
Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;
c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/
permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI
yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang
bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras,
serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang
bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
VI. BEBERAPA PERUMUSAN MENGENAI
DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof.
Miriam Budiardjo mengemukakan beberapa
perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang
diusahakan dalam beberapa seminar, yakni:
1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966
a. Bidang Politik dan Konstitusional
1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar1945,yang berarti
menegakkan kembali azas negara-negara hukum
dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap
warga negara, dimana hak-hak azasi manusia
baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek
perseorangan dijamin, dan dimana
penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan
secara institusionil. Dalam rangka ini harus
diupayakan supaya lembaga-lembaga negara
dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan
pribadi dan lebih diperlembagakan
(depersonalization, institusionalization )
2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat
adil dan makmur.
3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan
revolusi , yang cukup kuat untuk mendorong
Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi
sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.
b. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas
yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai
ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945
yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang
layak bagi semua warga negara, yang antara lain
mencakup :
1) Pengawasan oleh rakyat terhadap
penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan
kepastian hukum dalam penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina,
penunjuk jalan serta pelindung.
2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of
Law, Desember 1966
Azas negara hukum Pancasila mengandung
prinsip:
a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang
mengandung persamaan dalam bidang politik,
hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak
terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan
lain apapun.
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua
persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum
yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat
dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam
melaksanakannya.
3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang
bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan
kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat
dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat
rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi
kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada
pembatasan sehingga menjadi suatu political
culturea yang penuh vitalitas.
Berhubung dengan keharusan kita di tahun-
tahun mendatang untuk mengembangkan a
rapidly expanding economy, maka diperlukan
juga secara mutlak pembebasan dinamika yang
terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-
kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh
karena itu diperlukan kebebasan berpolitik
sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi
manusia dalam kehidupan kepartaian untuk
tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam
rangka keharusan kita untuk mencapai
keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:
a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup
kekuasaan dan kewibawaan.
b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu rapidly
expanding economy.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik.
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan
Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya.
Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki.
Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/
ppkn203_07.htm
http://www.wikipedia.org
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional)
adalah sistem politik yang melindungi secara
konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan
pemerintah.[1] Dalam demokrasi liberal,
keputusan-keputusan mayoritas (dari proses
perwakilan atau langsung) diberlakukan pada
sebagian besar bidang-bidang kebijakan
pemerintah yang tunduk pada pembatasan-
pembatasan agar keputusan pemerintah tidak
melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu
seperti tercantum dalam konstitusi.[2]
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan
pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori
kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John
Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa
Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak
belakang dengan komunisme ala Republik
Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi
konstitusional umumnya dibanding-bandingkan
dengan demokrasi langsung atau demokrasi
partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan
sistem politik dan demokrasi barat di Amerika
Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang
dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat,
India, Perancis) atau monarki konstitusional
(Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal
dipakai oleh negara yang menganut sistem
presidensial (Amerika Serikat), sistem
parlementer (sistem Westminster: Britania Raya
dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem
semipresidensial (Perancis).
[sunting] Referensi
1. ^ Blackwell Dictionary of Modern Social
Thought, Blackwell Publishing 2003, p. 148
2. ^ “Democracy and Citizenship: Glossary”.
American politics. The University of Texas at
Austin. http://www.laits.utexas.edu/gov310/DC/
glossary.html. Diakses pada 9 Agustus 2004.
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan.
Anda dapat membantu Wikipedia dengan
mengembangkannya.
KESIMPULAN
Keduanya adalah sebuah sistem demokrasi
pemerintahan, keduanya bisa dipakai di negara
manapun, dengan cara masing masing di
indonesia sendiri demokrasi pancasila sudah
mendarah daging disetiap warga nya, karena
demokrasi itu mencerminkan kehidupan
bermasyarakat, sistem demokrasi/ pemerintahan
liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di
indonesia karena adat dan budaya negara
indonesia bertolak belakang dengan negara
barat, NKRI harga mati, demokrasi pancasila
harus diudayakan kepada anak cucu kita.

Posted on 15 Juli 2012, in Tak Berkategori. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: